ELSAM Kritisi RPM Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet

online-942410_960_720

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana untuk menerbitkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet, atau lebih dikenal sebagai layanan OTT (over the top). Respon ini diberikan menanggapi sengkarut kekosongan hukum bisnis layanan aplikasi yang marak belakangan ini, terutama setelah munculnya polemik antara bisnis konvensional (offline) dengan bisnis yang menggunakan layanan internet (online).

Dalam diskursus ekonomi teknologi digital sendiri (digital economy technology), layanan “over-the-top” (OTT), dikenal sebagai semua layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam pemanfaatan aplikasi dan/atau jasanya. Sementara produk-produk layanan OTT memanfaatkan akses internet dari operator telekomunikasi, jenis layanan ini menggantikan fungsi layanan sejenis yang tersedia secara tradisional atau non-jaringan (offline). Jenis layanan ini merentang dari layanan streaming film atau video seperti Netflix, Hulu, Amazon TV, dan TV¬-networks lainnya (yang menggantikan fungsi layanan TV kabel); layanan berkirim pesan dan video call seperti Gmail, YahooMail, Skype, Whatsapp, SnapChat, Line (yang menggantikan fungsi pengirim pesan SMS atau telepon analog); sosial media seperti Twitter, Facebook; layanan mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo; laman berbagi video atau musik seperti Youtube, Vimeo, SoundCloud, Smule sampai aplikasi-aplikasi berbasis internet, mulai dari aplikasi perjalanan, pesan-antar, berita online, hingga pendidikan dan hiburan.

Sayangnya, merespon inovasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat di atas, justru para pembentuk kebijakan selalu tertinggal di dalam menyediakan perangkat hukum dan kebijakan yang luwes dan dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Padahal teknologi ini membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mencegah hilangnya fungsi, sekaligus menjaga efisiensi dan interoperabilitasnya. Selain itu, pengaturan ini juga penting untuk meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak-hak pengguna, serta perumusan tanggungjawab dari para pemangku kepentingannya. Situasi ini juga dialami Indonesia, yang selalu tertinggal dalam menyiapkan perangkat kebijakan untuk memandu pemanfaatan teknologi ini.

Keberadaan OTT tidak hanya mengubah lanskap ekonomi digital dalam kaitannya dengan ekosistem jaringan telekomunikasi antara layanan OTT dengan operator telekomunikasi—dan terutama sekali, menurunnya pengguna-pengguna jasa layanan offline—namun juga mempengaruhi cara orang berinteraksi yang sangat terkait erat dengan penikmatan hak-hak asasi manusia di ruang publik baru bernama internet (online). Kontur digital yang mengasumsikan kemudahan, akselerasi, dan dalam banyak hal menawarkan kemurahan dalam mendistribusikan informasi secara global menciptakan benang merah antara peningkatan pertumbuhan ekonomi informasi, komunikasi dan teknologi dengan kebutuhan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Sebagai contoh, infrastruktur jaringan internet yang memungkinkan OTT dapat beroperasi—yang dalam banyak perdebatan dihiasi oleh dimensi fisik dunia teknologi digital—memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengakselerasi kebutuhan penikmat internet, terutama dalam mengakses informasi yang terdistribusi melalui dunia maya. Di sisi lain, operator telekomunikasi adalah pihak yang bertanggungjawab pada keteraksesan jaringan sehingga relasi ini menciptakan ekosistem digital (OTT—operator—pengguna) yang saling mendukung satu-sama lain.

Menanggapi rencana Kominfo membentuk kerangka pengaturan layanan OTT, ELSAM mencatat masih adanya beberapa persoalan, terutama terkait dengan cakupan ruang lingkup layanan OTT, dalam konteks digitalisasi aktivitas pengguna di dunia maya. Selain itu juga ada beberapa permasalahan yang terkait dengan hubungan antara layanan OTT dengan operator telekomunikasi, pembentukan badan usaha tetap (BUT) untuk OTT asing, penempatan pusat data dan nama protokol Indonesia layanan OTT, serta kewajiban penyedia layanan yang terkait dengan penapisan (filtering) dan penyadapan (intersepsi komunikasi). [ ]

Masukan dan tanggapan ELSAM terhadap RPM layanan OTT, selengkapnya dapat diunduh di sini.

share on:

Leave a Response