Perhutani Dan Hak Asasi Manusia: Studi Atas Empat Kasus Penanganan Konflik BUMN Perhutani Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Sampul Perhutani dan HAM6 (1378x2067)

Sampul Perhutani dan HAM6 (1378x2067)Perhutani Dan Hak Asasi Manusia: Studi Atas Empat Kasus Penanganan Konflik BUMN Perhutani Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Dua tujuan utama pendirian BUMN, yakni tujuan bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis dan bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. BUMN Kehutanan yang khusus mengelola hutan di pulau Jawa adalah Perum Perhutani, yang juga merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia. Karena perannya yang mengelola sektor bisnis strategis, BUMN berpotensi untuk melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Demikian halnya dengan Perhutani, masalah klasik yang kerap menghinggapinya adalah upaya perlindungan sumber daya hutan (SDH). Dalam banyak kasus, Perhutani kerap menghadapi berbagai gangguan atas sumber daya hutannya dengan represi, yang tak jarang berujung pada pelanggaran atas hak-hak dasar warga negara. Buku ini mengupas sisi gelap Perum Perhutani dalam menjalankan fungsi perlindungan sumber daya hutan. Empat kasus hukum sederhana yang dijadikan studi sesungguhnya adalah potret kegamangan yang kemudian didekati secara serampangan dan berakibat fatal pada eksistensi nilai-nilai kemanusiaan. Perum Perhutani sebagai korporasi nasional sangat terang tidak memiliki sense of humanity yang teruji. Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan” Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Guiding Principles on Bussiness and Human Rights (UNGP’s) yang disahkan Dewan HAM PBB pada 2011 telah memberi jalan pada Negara-negara bagaimana seharusnya mengatur korporasi. Sebagai entitas bisnis yang yang dikontrol dan dimiliki negara (stateownedenterprises), Perum Perhutani tak hanya berkewajiban menjalankan aktivitas yang mencari keuntungan. Perhutani juga menjadi perpanjangan tangan negara dalam pelayanan dan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan sendirinya melekat di tubuh Perhutani. Empat kasus yang ditelaah dalam buku ini menunjukkan bahwasanya perangai Perhutani masih jauh dari UNGP’s.

Untuk membaca buku ini, silakan klik unduh

share on:

Leave a Response