Memetakan Arah Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

20160418_FGD Merangkai Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu (5184x3456)

ELSAM, Jakarta – Segenap usaha untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu telah dilakukan. Korban, akademisi dan masyarakat sipil telah bersama-sama membangun jalan untuk mengembalikan keadilan yang dulu dirampas sepanjang periode kekerasan Orde Baru. Namun, sejak reformasi hingga hari ini, tidak ada yang tahu pasti ke mana jalan itu mengarah. Apakah ke arah tujuan di mana keadilan dan demokrasi diletakkan atau hanya berputar-putar membawa kita kepada kegamangan tentang masa depan penyelesaian pelanggaran HAM berat?

Hal tersebut terefleksi kembali di dalam diskusi terbatas Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bertajuk “Merangkai Peta Jalan Indonesia untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu” pada 18 April 2016 di Jakarta. Dalam diskusi tersebut hadir sejumlah tokoh penting yang telah lama terlibat dalam diskusus penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia seperti Marzuki Darusman, Kamala Chandrakirana, Hajriyanto, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ifdhal Kasim, Imam Azis dan Abdul Haris Semendawai.

Marzuki Darusman menegaskan bahwa diskursus penyelesaian pelanggaran HAM berat harus mulai mencari fokus peristiwa dan kemungkinan keterlibatan masyarakat internasional dalam mengakselerasi pelanggaran demi pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

“Saya kira kita perlu menarik setengah langkah ke belakang untuk melihat urusan kita secara keseluruhan,” katanya. Dalam kesempatan itu, Marzuki Darusman juga mengkritik penyelenggaraan Simposium 1965 yang diadakan oleh Pemerintah yang dianggap tidak kontekstual dengan perkembangan diskursus pembantaian massal 1965 saat ini.

Sementara itu, Abdul Hakim Garuda Nusantara menilai bahwa selama ini gerakan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak pernah memetakan secara jelas apa keinginan Pemerintah. Abdul Hakim menganggap bahwa diskursus ini perlu mendapatkan legitimasi material dari publik untuk dapat menjadi agenda nasional.

“Yang pertama adalah legitimasi konstitusional, kedua legitimasi sosiologis dan ketiga adalah legitimasi moral. Kalau ketiga legitimasi ini tidak dipenuhi, maka apapun keputusan pemerintah soal penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu akan terus menjadi kontroversi,” ujarnya.

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil hari ini telah berada pada titik di mana tidak ada ruang untuk mundur ke belakang. Yang dibutuhkan saat ini adalah fondasi tentang lembaga dan fungsi seperti apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Sementara Kamala Chandrakirana mengingatkan masih adanya momentum di dunia internasional sehingga penting bagi publik mendiskusikan persoalan ini. Ia juga menyatakan pentingnya menyorot dinamika yang terjadi di pemerintahan lokal.

“Berbagai inisiatif dari pemerintah daerah telah dilakukan dan sedang berjalan. Hal semacam ini harus diberikan panggung nasional sehingga ada pengakuan bahwa daerah sudah memiliki cara-cara penyelesaian,” ungkapnya.

Diskusi ini akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi pengembangan diskursus penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Saat ini, ELSAM sedang menyusun sebuah kerangka kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu dengan menitikberatkan pada operasionalisasi Konstitusi sebagai perspektif dalam pembentukan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Penulis: Miftah Fadhli
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response