Regulasi Eksploitatif Penebar Ancaman: Catatan Terhadap Undang-Undang Perkebunan

20160201_Regulasi Eksploitatif Penebar Ancama_ Anotasi UU Perkebunan_CF

20160201_Regulasi Eksploitatif Penebar Ancama_ Anotasi UU Perkebunan_CFRegulasi Eksploitatif Penebar Ancaman: Catatan Terhadap Undang-Undang Perkebunan

Di tengah hiruk pikuk pergantian kursi kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat, diam-diam pada 29 September 2014, paripurna DPR-RI mengesahkan revisi UU Perkebunan. Meski tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR “ngotot” melakukan revisi terhadap UU Perkebunan. DPR beralasan revisi ini dilakukan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang telah membatalkan ketentuan pemidanaan terhadap “pengganggu” jalannya usaha perkebunan.

Alih-alih mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, DPR justru kembali memasukkan ketentuan pemidanaan bagi masyarakat yang “serupa” dengan pasal yang telah dibatalkan. Adanya ketentuan yang mengancam masyarakat yang dianggap sebagai “pengganggu” jalannya usaha perkebunan, dengan menduduki lahan perkebunan, dapat dikatakan sebagai kurang akomodatifnya DPR terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Oleh karenanya, dalam rangka menganalisa secara komprehensif muatan UU Perkebunan, ELSAM menginisiasi anotasi hukum terhadap UU Perkebunan. Sehingga menghasilkan catatan kritis atas UU Perkebunan baru yang berjudul “Regulasi Eksploitatif Penebar Ancaman”.

Untuk membaca buku ini, silakan klik unduh

share on:

Leave a Response