Surveilans dan Hak Asasi Manusia: Rekomendasi Pengintegrasian Standar Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Kebijakan Surveilans di Indonesia

Surveilans dan Hak Asasi Manusia: Rekomendasi Pengintegrasian Standar Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Kebijakan Surveilans di Indonesia

Penulis: Wahyudi Djafar & Miftah Fadhli

Design & Layout: Dodi Sanjaya

Meluasnya praktik surveilans di berbagai negara telah menciptakan banyak kekhawatiran akan semakin terlanggarnya hak-hak privasi seseorang. Data dan informasi pribadi seseorang, termasuk kehidupan pribadinya bisa diakses pihak lain tanpa diketahui oleh pemiliknya. Berangkat dari situasi tersebut, policy paper ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana keserasian dan kepatuhan regulasi dan kebijakan surveilans di Indonesia dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Selain itu juga hendak memotret praktik-praktik surveilans di Indonesia, yang akan berpotensi pada pelanggaran hak atas privasi warga negara. Kemudian pada bagian akhir, tulisan ini ingin memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk meninjau ulang kebijakan, baik administratif maupun legislatif, yang terkait dengan praktik surveilans, untuk kemudian menciptakan kebijakan baru yang lebih integratif dan sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Untuk membaca lebih lanjut, silakan klik unduh

Comments

share on:

Leave a Response