Konferensi Nasional Kabupaten/Kota HAM: Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah

SAVE THE DATE Konferensi Nasional Kota HAM (FIX)

SAVE THE DATE Konferensi Nasional Kota HAM (FIX)Konferensi Nasional Kabupaten/Kota HAM:

Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten maupun Kota sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang bersinggungan langsung dengan warga masyarakat dan representasi Negara di tingkat lokal sudah sepatutnya memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pemenuhan HAM. Realisasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh pemerintah daerah tidak akan maksimal bila tidak didukung oleh sumberdaya dan sumberdana (penganggaran) pemerintah daerah. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 – 12 mengatur kewenangan pemerintah daerah terkait hak-hak dan pelayanan publik, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Partisipasi aktif warga dan kelompok masyarakat sipil juga sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab HAM pemerintah daerah terkait program-program pembangunan Hak Asasi Manusia tidak salah sasaran. Untuk itu penting adanya dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah daerah benar dijalankan.

Dalam tataran operasional, pada tanggal 23 Juni 2015, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) 2015 – 2019. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kebijakan khusus tentang Kabupaten/Kota Ramah HAM, RANHAM ini memberi peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk memiliki dan menjalankan agenda-agenda HAM di tingkat daerah. Bahkan terkait Kabupaten/Kota Ramah HAM, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Permenkumham No. 25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Permenkumham ini kemudian menjadi dasar pemberian predikat daerah peduli HAM kepada beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.

Di tingkat global, diskursus tentang perang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM juga telah mendapatkan perhatian serius hingga Dewan HAM PBB menugaskan Komite Penasihat Dewan HAM PBB untuk membuat kajian mengenai Pemerintahan Daerah dan HAM melalui resolusi 24/2 bulan September 2013. Hasil kajian ini akan dilaporkan dalam Sesi ke 30 Sidang Dewan HAM PBB tanggal 22 September 2015.

Pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah kota juga telah mendasari pembentukan Forum Kota Ramah HAM Sedunia (WHRCF) yang telah diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Gwangju Korea Selatan sejak tahun 2010. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menaruh perhatian yang sangat penting mengenai konsep Kota HAM, sehingga hal ini dimasukkan dalam salah satu Goal dalam Sustainable Development Goals, khususnya pada Goal No. 11 tentang Sustainable City. Berangkat dari pengalaman kegagalan Millenium Development Goals, keberhasilan SDGs sangat tergantung pada partisipasi pemerintah daerah.

Untuk tujuan tersebut, INFID, KOMNAS HAM, ELSAM, serta Kemenkum HAM tengah bekerjasama mempromosikan Kota/Kabupaten HAM di Indonesia. Sebagai bagian dari promosi Kota/Kabupaten HAM, kami akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Kota/Kabupaten HAM (Human Rights City) sebagai forum berbagi pengalaman dan strategi diantara kepala daerah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh pemerintah daerah.

Konferensi Nasional Kota/Kabupaten ini akan diadakan pada tanggal 25-26 November 2015 di Hotel Arya Duta, Jakarta. Acara ini akan mengundang Pemerintah Pusat, Komisi Negara, Kepala dan Tokoh Daerah (Palu, Batang, Bogor, Bojonegoro, Bandung, Makassar, Surabaya, Wonosobo, Bantaeng, DKI Jakarta, Solo, dan Banyuwangi), Komunitas, Mahasiswa, Seniman, Anak Muda, dan Perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil.

FINAL_Kerangka-Acuan-dan-Agenda-Konferensi-Kab-Kota-HAM-2015-FINAL

share on:

Leave a Response