Uji Materi UU Perkebunan: Majelis Hakim Sahkan Alat Bukti dari Kuasa Hukum

175071_sidang-uji-materi-uu-intelijen-negara_663_382
Bagian 2 dari 2 Seri JR UU Perkebunan

ELSAM, Jakarta– Tiga petani yang menggugat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) meyampaikan perbaikan permohonannya, Rabu (28/10), dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 122/PUU-XIII/2015 di Mahkamah Konstitusi. Perbaikan Permohonan itu disampaikan oleh Kuasa Hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat Pekebun. Andi Muttaqien salah satu kuasa hukum menyampaikan poin-poin perbaikan sesuai saran Majelis Hakim pada sidang pendahuluan.

Beberapa perbaikan yang dilakukan terkait dengan Surat Kuasa, perbaikan data diri Pemohon serta pasal-pasal yang akan diuji materikan.

“Kami sudah memperbaiki permohonan cukup banyak, salah satunya adalah menghilangkan salah satu pasal yang kami ujikan. Pasal 11 ayat (2) yang kami cantumkan kemarin saat ini sudah kami buang. Kemudian juga kami mencantumkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu batu uji.” papar Andi

Pemohon juga sudah memperbaiki berbagai argumentasinya secara lebih ringkas, baik untuk argumentasi Pasal 12 ayat (1) maupun argumentasi Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan.

“Kami juga sudah memperbaiki dan menyesuaikan petitum sesuai dengan yang kemarin Majelis sampaikan.” tambah Andi lagi

Menanggapi pemaparan perbaikan permohonan dari Kuasa Hukum Pemohon, ketua hakim panel Suhartoyo mengingatkan mengenai pentingnya kelengkapan dan kevalidan Surat Kuasa.

“Surat Kuasa itu sangat prinsipal, karena anda-anda tidak bisa mempunyai kekuatan sebagai pihak di dalam mewakili Prinsipal kalau Surat Kuasanya ada sesuatu yang cacat atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.” ujar Suhartoyo.

Dalam sidang perbaikan permohonan ini, Majelis Hakim juga mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Majelis juga meminta kepada Pemohon untuk melengkapi alat bukti yang diajukan.

Permohonan pengujian UU Perkebunan oleh tiga orang petani yaitu M.Nur, AJ. Dahlan, dan Theresia Yes dilakukan karena ada beberapa pasal yang dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon. Ketentuan pemidanaan dalam Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat dan para petani yang hidup di sekitar lokasi perkebunan. Pemohon menganggap pasal ini melanggar ketentuan hak atas rasa aman bagi masyarakat, hak untuk bebas dari rasa takut, serta hak untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon juga menggugat Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan. Karena ketentutan dalam pasal ini memberikan posisi ketidaksetaraan antara masyarakat hukum adat selaku pemilik hak ulayat tanah adat. Masyarakat adat berada di posisi yang lebih lemah jika dihadapkan dengan perusahaan perkebunan.

Gugatan tiga petani terhadap UU Perkebunan ini juga mendapatkan dukungan kuat dari lembaga atau organisasi non pemerintah. Diantaranya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), WALHI, Epistema Institute, AURIGA, Serikat Petani Pasundan (SPP), HuMa, TuK Indonesia, ICW, YLBHI, Sitas Desa dan Public Interest Lawyer Network (PILNET).[]

Penulis: Abdul Wahid
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response