PTUN Semarang Tolak Gugatan, Warga Batang Ajukan Kasasi

pltu

ELSAM, Semarang – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah memutus gugatan yang dilayangkan Karomat, warga Batang, terhadap Gubernur Jawa Tengah pada 5 Oktober 2015. Dalam Putusannya majelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah No. 590/35/2015 tertanggal 30 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 meter persegi untuk pembangunan PLTU Jateng 2×1000 megawatt di Batang.

Selain menolak seluruh gugatan Penggugat, majelis hakim yang diketuai Ery Elfi Ritonga juga memutuskan untuk membebankan biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- kepada Penggugat.

Dalam putusannya, hakim juga menolak keseluruhan eksepsi/jawaban dari Gubernur Jawa Tengah dan Pihak PT. PLN (Persero) sebagai pihak Tergugat II Intervensi.

Menanggapi Putusan PTUN Semarang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Kamis tanggal 22 Oktober 2015, secara resmi menyampaikan Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PTUN Semarang tanggal 5 Oktober 2015 Nomor 049/G/2015/PTUN.Smg. ke Kepaniteraan PTUN Semarang.

Menurut salah satu Kuasa Hukum Penggugat, Judianto Simanjuntak, pada saat konferensi pers di Cikini, Rabu 7 Oktober 2015, menyatakan memang akan melakukan upaya hukum kasasi. Hal itu dilakukan karena menurutnya, putusan majelis hakim yang telah menolak gugatan tidak adil. Hakim dinilai keliru dan tidak cermat dalam memberikan Putusan.

“Yang menjadi persoalan dari sengketa ini adalah bahwa masyarakat pemilik lahan tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi dan konsultasi publik serta pembuatan Berita Acara Persetujuan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang. Sehingga dikatakan penerbitan SK oleh Gubernur cacat prosedur,” ujarnya

Judianto menilai penerbitan SK tersebut tidak memenuhi azas keterbukaan. Masyarakat, menurutnya, tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi dan konsultasi.

“Dari 27 pemilik lahan, hanya 1 orang yang hadir dalam sosialisasi. Majelis hakim hanya menilai sosialisasi dan konsultasi publik dari segi formalitas saja,” tambahnya

Pembangunan PLTU Batang sudah sejak tahun 2011 hingga sekarang ditentang keberadaanya oleh masyarakat Batang. Pembangunan ini menghancurkan lahan seluas 226 hektare lahan persawahan produktif di Kabupaten Batang. Jika pembangunan ini tetap dilakukan ribuan kepala keluarga di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng dan Desa Ponowareng kehilangan mata pencaharian.

“Ribuan nelayan akan terganggu tangkapan ikannya akibat hilir mudik tongkang batubara serta akibat limbahnya, serta ribuan penduduk lainnya akan terganggu kesehatannya akibat polusi udara yang ditimbulkan dari operasional PLTU terbesar di Asia Tenggara ini. Akan banyak pelanggaran hak asasi manusia jika pembangunan PLTU ini tetap dilaksanakan, tutupnya.[]

Penulis: Mirwan
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response