Perkara Sodong Hingga Tingkat Kasasi, Tidak Ada Bukti Baru Dari PT. SWA

777658_prolegnas
Bagian 4 dari 4 Seri Perkara Sodong Mesuji

ELSAM, Jakarta – Konflik agraria antara masyarakat desa Sungai Sodong, Mesuji, Sumatera Selatan dengan PT. Sumber Wangi Alam (SWA) sampai di tingkat kasasi. Kuasa hukum masyarakat Desa Sungai Sodong dari Public Interest Lawyer Network (PILNet), pada Senin (26/10), menyerahkan kontra memori kasasi melalui Pengadilan Negeri Kayu Agung.

PILNet, yang diwakili Judianto Simanjuntak, SH dan Mualimin Pardi Dahlan, SH menyayangkan sikap PT. SWA yang terus menempuh jalur hukum hingga ke tingkat kasasi tersebut.

“Hal ini akan menghambat penyelesaian di lapangan,” katanya.

Menurutnya, tidak ditemukan hal-hal baru yang menjadi dasar untuk dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang dijadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan kasasi. Keberatan yang diajukan, tambahnya, masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya.

“Kami selaku Kuasa Hukum mendesak Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini agar bisa memutus dengan seadil-adilnya karena sudah cukup fakta yang terungkap di persidangan tingkat Pengadilan Negeri,” ujarnya.

Selain itu, ia mendesak Tim Terpadu Konflik Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang kini dipimpin Wakil Bupati Kabupaten OKI, untuk kembali menggulirkan proses penyelesaian di luar pengadilan. Ia juga mendesak agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang dilibatkan untuk memetakan kepemilikan dari klaim masing-masing pihak.

“Pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk mendapatkan kebenaran dan membuat mediasi untuk kedua belah pihak agar konflik ini benar-benar selesai,” tambahnya.

Kasus yang bergulir pada Maret 2014 ini berawal dari PT SWA yang menggugat empat warga Desa Sungai Sodong atas penguasaan lahan seluas 633,2 hektar dan menuntut ganti rugi sebesar 12 miliar rupiah. Padahal lahan seluas 633,2 hektar tersebut merupakan milik masyarakat Desa Sodong yang rencananya dijadikan plasma oleh PT. SWA. Namun lahan tersebut justru dimasukkan PT. SWA ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) yang terbit pada 2011.

Sebelumnya, pada 11 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah memeriksa dan memutus perkara No. 17/PEN/PDT/2015/PT.PLG yang menolak permohonan banding. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan tingkat Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan No. 06/Pdt.G/2014.[]

Penulis: Mirwan
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response