Pasal Kriminalisasi di UU Perkebunan Kembali Digugat Petani

20151015_Pasal Kriminalisasi Digugat
Bagian 1 dari 2 Seri JR UU Perkebunan

ELSAM, Jakarta – Tiga orang petani kebun yaitu M. Nur, AJ. Dahlan, dan Theresia Yes menggugat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dipersoalkan oleh para pemohon diantaranya pasal pemidanaan yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang ada disekitar lokasi perkebunan. Para pemohon berdomisili di wilayah perkebunan dan memiliki lahan di dalam perkebunan. Para pemohon sering berselisih dengan perusahaan perkebunan setempat terkait dengan pengelolaan lahan dan berpotensi terlanggar hak-haknya sebagai warga negara akibat keberadaan UU Perkebunan.

Pada sidang perdana perkara Nomor 122/PUU-XIII/2015 yang digelar Kamis (15/10), para pemohon yang diwakilkan kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat Pekebun menyampaikan pokok-pokok permohonan. Andi Muttaqien salah satu dari kuasa hukum pemohon menjelaskan pasal-pasal yang akan diuji dari UU Perkebunan. Pasal-pasal yang akan diuji yaitu Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d.

Pasal 11 ayat (2) UU Perkebunan mengatur kewenangan pemerintah pusat mengalihkan status hak kawasan hutan negara atau tanah terlantar. Pasal ini dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuat pemerintah pusat semena-mena mengalihkan tanah untuk perusahaan.

“Ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengalihkan status alas hak kepada pekebun. Misalnya, harus ada izin lokasi yang dikeluarkan Bupati/Walikota, izin lingkungan dari gubernur, pertimbangan teknis ketersedian lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, kemudian izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Setelah itu terpenuhi barulah terbit yang namanya hak guna usaha (HGU),” papar Andi

Para pemohon juga menggugat Pasal 12 ayat (1) yang mengatur soal persetujuan untuk memperoleh tanah masyarakat adat untuk usaha perkebunan. Menurut Andi, ada posisi ketidaksetaraan antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan. Masyarakat, tambahnya, hanya diarahkan untuk mendapatkan persetujuan, tidak ada ketentuan bagi masyarakat hukum adat jika mereka menolak.

“Apalagi dengan adanya frasa imbalan, penyerahan tanah dan imbalannya. Dengan adanya ketentuan imbalan, kami melihat makin menjelaskan ketidaksetaraan posisi masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat. Karena definisi imbalan adalah ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka dia akan mendapatkan imbalan,” tambah Andi lagi

Kemudian yang diujikan oleh pemohon adalah Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d. Pasal ini, menurutnya, adalah pasal replikasi dari Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. UU Perkebunan sebelumnya juga mengatur mengenai pasal kriminal atau pasal-pasal yang rentan digunakan untuk menjerat para petani atau masyarakat adat ketika berhadapan dengan perusahaan perkebunan.
“Pasal ini kami anggap bertentangan dengan konstitusi karena dia melanggar hak-hak masyarakat adat. Kemudian juga melanggar ketentuan hak atas rasa aman bagi masyarakat, hak untuk bebas dari rasa takut, serta hak untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945,” ujarnya.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruh permohonannya dan menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Setelah kuasa hukum menyampaikan isi permohonannya, kemudian para hakim memberikan komentar dan masukannya untuk perbaikan.

“Legal standing dan pokok perkaranya harus lebih diperdalam lagi, harus dielaborasi lebih dalam dan lebih tajam, termasuk mengenai kerugian konstiusional para pemohon,” saran Arief Hidayat selaku ketua hakim panel yang didampingi Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Setelah itu, Arief memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dan mengingatkan Pemohon untuk menyerahkan perbaikan permohonan paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2015, pukul 10.00 WIB.[]

Penulis: Abdul Wahid
Editor: Ari Yurino

share on:

Leave a Response