ASASI Edisi September - Oktober 2015: Impunitas dan Reproduksi Kekerasan Orba

Cov_Asasi September Oktober_Page

Cov_Asasi September Oktober_PageJudul: Impunitas dan Reproduksi Kekerasan Orba

Penanggung Jawab: Indriaswati Dyah Saptaningrum
Pemimpin Redaksi: Lintang Setianti
Dewan Redaksi: Andi Muttaqien, Wahyudi Djafar, Ari Yurino, Wahyu Wagiman
Redaktur: Adzkar Ahsinin, Adiani Viviana, Miftah Fadhli, Ruben Sumigar
Reporter: Kosim, Paijo
Sirkulasi/Distribusi: Khumaedy
Tata Letak dan Infografis: Dodi Sanjaya
Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

DAFTAR ISI

EDITORIAL

Mengapa Perlu Merawat Ingatan
Setiap memasuki bulan September, perbincangan publik di berbagai media massa di Indonesia tergiring dalam perdebatan sejarah politik masa lalu yang menyangkut tragedi kemanusiaan 1965. Sudah setengah abad tragedi kemanusiaan tersebut terjadi, namun hingga kini upaya penyelesaiannya belum paripurna dituntaskan. Beragam upaya penyelesaian sudah ditempuh, tetapi tak kunjung dilaksanakan. Di tengah kemandegan, pola kekerasan warisan Orde Baru tersebut tetap terpelihara. Keengganan negara dalam menyelesaikan tragedi kemanusiaan puluhan tahun lalu menciptakan pola yang serupa atas sejumlah kasus pelanggaran HAM dalam empat dasawarsa terakhir. Impunitas melanggengkan banalitas spirit Orde Baru yang gemar mengebiri kritik atas nama pembangunan atau pandangan yang berseberangan dengan pemerintah.

LAPORAN UTAMA

Upaya Memutus Rantai Pelanggaran HAM dan Kegagalan Merawat Ingatan
Sejak peristiwa itu Indonesia dipimpin oleh rezim otoritarian Soeharto. Rezim politik yang identik dengan pembatasan kebebasan sipil, menuliskan sejarahnya sendiri soal tragedi kemanusiaan 1965 . Cerita itu belum juga terungkap, apalagi proses hukum guna mencapai keadilan. Impunitas pelanggaran HAM masa lalu melahirkan suatu transformasi antara politik kekuasaan dan kekuatan modal yang akan selalu menciptakan narasi pembenaran tentang pembantaian massal tersebut.

Reproduksi Kekerasan Di Tengah Kelesuan Kritik Kerja Pemerintah
Stagnansi upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu menggiring masyarakat untuk terus memelihara memori kolektif tentang pembenaran tindak kekerasan oleh negara. Tidak hanya dalam hal pencarian informasi dan kebenaran akan peristiwa pelanggaran di masa lalu, tetapi juga pada realitas dan konflik sosial masa kini, khususnya dalam bidang sumber daya alam dan kebebasan beragama. Impunitas terhadap pelaku melanggengkan penggunaan kekerasan sebagai bahasa sosial negara untuk memaksakan kehendak atau membungkam kritik dari pihak lain.

INFOGRAFIS
Pengekangan Kebebasan dalam Upaya Memorialisasi Peristiwa 1965
MoU TNI di Ranah Sipil

OPINI

Narasi G30S, Transformasi Budaya dan Justifikasi Pembantaian 1965
Isu pelanggaran HAM selalu dieratkan dengan peristiwa G30S 1965 merupakan topik yang paling sensitif untuk dibuka. Perihal PKI dan komunisme masih mendapta stigma buruk dan menjadi hantu yang sangat ditakuti oleh banyak pihak termasuk institusi segagah militer dengan selalu memelihara budaya ketakutan itu oleh agen Orde Baru. Mulai dari melahirkan narasi resmi versi militer, akademisi yang mengikuti arus informasi yang mengerucutkan pada kesimpulan tentang justifikasi pembataian tersebut.

RESENSI FILM

The Missing Picture : Boneka tanah liat, Celluloid dan Memorabilia Masa Kecil tentang Rezim Kekerasan
Meskipun kejadian itu adalah sejarah kelam bagi bangsa Kamboja, tetapi atas nama kemanusiaan Panh merasa dinamika kehidupan pada masa Pol Pot harus diungkap. Memori pilu masa kecilnya digambarkan melalui boneka tanah liat yang detil tetapi menegangkan. Pendokumentasian ini tidak lain agar terus mengingatkan setiap generasi tentang banalitas, agar kelak tidak terjadi kembali.

Untuk membaca buletin ASASI edisi September-Oktober 2015 ini, silakan klik unduh

share on:

Leave a Response