ASASI Edisi Maret-April 2015: Menakar Politik HAM Jokowi

Cov_rpjm asasi

Cov_rpjm asasi

EDITORIAL
Menagih Janji Jokowi
Sudah satu dasawarsa lebih, tonggak demokratisasi dipancang. Namun apa lacur, hingga kini penghormatan atas HAM sebagai prasyarat mutlak terbentuknya tata kelola pemerintahan demokratis, belum paripurna ditunaikan. Bahkan jelang setahun usia pemerintahan Jokowi-JK saat ini, masih banyak dijumpai pengingkaran atas HAM: pelarangan keluar buruh migran, kekerasan komunal Papua, pemberlakuan hukuman mati, pembungkaman atas kebebasan berekspresi di jagat maya, dan pelemahan aparatus KPK. Sementara itu janji-janji Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawacita serta program kerja yang tertulis dalam RPJMN, rupanya dinilai beberapa kalangan, tak dilaksanakan secara optimal. Pun dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur era Jokowi-JK yang lebih banyak berpotensi melanggar HAM.

LAPORAN UTAMA
Menyoal Politik HAM Jokowi-JK
Teks Nawacita dan RPJMN, pun regulasi yang masuk dalam agenda Prolegnas 2015-2019 cenderung tak beririsan dan bertolak belakang. Pihak yang menelurkan RPJMN adalah Bappenas, Nawacita merupakan tanggung jawab Jokowi-JK, sedangkan Prolegnas di bawah tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM. Karena minimnya arahan dari Presiden, maka masing-masing departemen ini menerjemahkan sendiri-sendiri apa yang akan mereka lakukan. Kemudian karena tidak saling berkoordinasi, masing-masing mengeluarkan produk yang berbeda, bahkan saling bertolak belakang.

Keadilan untuk Para Penyintas

Sumarsih dan Endang Dharta, penyintas korban pelanggaran HAM masa lalu menuntut Pemerintah untuk memberi keadilan atas mereka. Selain permintaan maaf, persamaan serta pemulihan hak-hak juga terus mereka perjuangkan. Lantas, apa solusi yang ditawarkan dari Pemerintah?

Bendungan Raksasa dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat
Belajar dari pengalaman sebelumnya, pembangunan waduk selalu menghasilkan ekses-ekses pelanggaran HAM. Dalam kasus Jatigede, dampak pada potensi ancaman pelanggaran HAM pun kian di depan mata. Puluhan ribu masyarakat terancam tercerabut dari tanah nya (pelanggaran hak atas tanah), kehilangan tempat tinggal (pelanggaran hak atas papan/tempat tinggal yang layak), dan ancaman kehilangan mata pencaharian (pelanggaran hak atas pekerjaan).

OPINI
Menilik RPJMN 2015-2019 dari Perspektif Hak atas Pembangunan
RPJMN sebagai dokumen politik pembangunan semestinya didudukkan sebagai bagian integral dari kewajiban Negara untuk menjamin penikmatan hak atas pembangunan. Namun faktanya, RPJMN hanya menetapkan ukuran yang bersifat selektif karena memprioritaskan atau tidak memprioritaskan masalah-masalah utama pembangunan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. RPJMN tidak fokus secara khusus pada HAM, sehingga secara efektif berpotensi meminggirkan sebagian hak asasi manusia yang tidak menjadi prioritas kebijakan dan strategi.

RESENSI FILM
Tanah Papua, Melihat dan Menyelami dengan Hati
Untuk mendekatkan Papua pada masyarakat Indonesia, Papuan Voices memproduksi film-film dokumenter tentang keseharian warga Papua. Fakta Papua dalam video yang berdu rasi rata-rata 6 sampai 10 menit ini mencoba mengangkat berbagai situasi dengan sederhana, tentang orang-orang Papua, permasalahan mereka, tempat tinggal mereka, akar budaya, kecintaan, dan ketergantungan mereka terhadap tanah Papua

Untuk membaca Buletin ASASI Edisi Maret-April 2015, silakan unduh

share on:

Leave a Response