Kami GAFATAR, Korban Hujatan Dan Opini Publik

Screen shot 2015-06-11 at 10.02.51 AM
Bagian 5 dari 6 Seri Gafatar Aceh

ELSAM – Banda Aceh, 3 Juni 2015 Pengadilan Negeri Banda Aceh membuka sidang ke-11 kasus dugaan penodaan agama organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) dengan agenda pembelaan Terdakwa/Pleedoi.

Sidang kali ini tidak dipenuhi ratusan pengunjung seperti sidang-sidang sebelumnya. Hanya terlihat belasan orang duduk di bangku pengunjung. Setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa Tgk. Abdul Fatah, ia langsung membacakan pembelaannya atas penghujatan yang dilakukan masyarakat Aceh terhadap organisasi GAFATAR.

“Apa yang kami alami selama ini berupa penghujatan, pembentukan opini publik. Penangkapan dan penahanan sangatlah mencederai hak asasi kami sebagai anak negeri”, ucapnya tegas di depan ruang sidang.

Ia juga menjelaskan bahwa GAFATAR merupakan organisasi sosial yang bertujuan membangun Nusantara dan berbakti kepada Nangroe Aceh Darussalam, bukan organisasi yang membawa kepentingan kelompok, golongan, partai, aliran, ajaran dan misi agama tertentu.

“Seharusnya kami diberi kesempatan untuk menjelaskan sikap dan tindakan kami dalam sebuah forum dialog, bukannya ditangkap dan dihujat seperti ini, karena kami sesungguhnya membangun nusantara, ingin berbakti untuk Nanggroe Aceh Darussalam ini dan ingin bermanfaat untuk semua pihak”, tegasnya.

Penasehat Hukum terdakwa yang terdiri dari Muhammad Reza SH, Mustiqal Syahputra SH dan Febi Karina SH juga menjelaskan dalam surat pembelaannya, bahwa menurut undang-undang yang berlaku, pasal 156a KUHP merupakan tindak pidana bersyarat yang mewajibkan sebelum tertuduh dibawa ke ranah Pengadilan, ada peringatan terlebih dahulu oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

“Dalam Kasus ini tidak pernah dilakukan hal tersebut, padahal telah diamanatkan oleh PNPS No. 1 Tahun 1965. Artinya dakwaan pada kasus ini prematur, tegas Penasehat Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh ini.

Dalam KUHP, Pasal 156a masuk dalam Buku Kedua Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Dalam konteks perkara GAFATAR ini, apakah kegiatan-kegiatan keorganisasian GAFATAR dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan? Atau pelanggaran hukum? Sementara GAFATAR secara de jure memiliki aturan-aturan seperti organisasi pada umumnya, misalnya akta notaris pendirian organisasi, AD ART. Dan secara de facto menjalankan aktivitas sosial keorganisasian, seperti juga organisasi-organisasi sosial lainnya.

Perkara ini akan disidangkan kembali pada Senin, 15 Juni 2015 dengan agenda putusan. Majelis Hakim diharapkan dapat memeriksa perkara ini secara utuh dan independen tanpa terpengaruh tekanan dari manapun. Semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun, termasuk agama atau keyakinan, dan organisasi.

Penulis: Yulfan, SH & Al Myzan
Editor: Adiani Viviana, SH

share on:

1 comment

  1. Aku heran dengan negri ini.

    aku berpendapat negara ini tak lagi ber azas pancasila sebab sila-silanyapun tak lagi diterapkan…
    Di negri ini…. Seolah-olah sekelompok golongan telah menjadi Tuhan untuk golongan lain. Sekelompok sekte mengklaim ajaran sektenyalah penentu sesat atau tidaknya sekte yg lain.
    Dan sakitnya’ negarapun tak berdiri dijalur yg sebenarnya. Jalur yg semestinya ber azaskan pancasila.
    Lalu dikemanakan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia itu Indonesia.???

    Gafatar….

    Apakah organisasi/sekte/agama/ atau apalah mereka ini menyebut dirinya.

    Apakah organisasi kelompok ini pernah atau punya rekam jejak kriminal yg mengatas namakan gafatar….??

    Yg aku tau “belum” …..
    Lalu dasar negara mengatakan mengganggu ketertiban umum dari mananya…??

    Dan apa salah Gafatar ini pada negri ini sehingga mereka ditangkap’ dilarang’ di usir seakan mereka ini teroris.

    Aku rasa… Salah gafatar pada negri ini tidaklah ada tetapi mungkin untuk golongan2 dan sekte2 tertentu ini mengganggu karna tidak sepaham dengan mereka.

    Sayangnya negara ini tak dapat berdiri adil karna mungkin paham yg dianut mayoritas pemimpinyapun adalah faham yg merasa bahwa faham merekalah Tuhan bagi umat di negri ini.

    Dan faham yg lain dari mereka adalah salah.

    Negara mestinya berada di pihak netral dan tak mestinya membuat tindakan selama pelanggaran terhadap hukum yg berlaku tidak ada. Dalam hal ini mestinya negara hanya berjaga-jaga bilamana ada pelanggaran hukum.

    Soal keluarga yg merasa anggota keluarganya hilang silahkan buatkan laporan hilang lalu setelah ketemu baru selidiki apakah ada pelanggaran hukum dibalik keperhian mreka baru di tindak

Leave a Response