Kebijakan Daerah dan Pembentukan Pelayanan Publik yang Harmonis Sebagai Bentuk Penerapan Kota Ramah HAM Wonosobo

wonosobo

ELSAM, Wonosobo – Pada tanggal 3-5 Juni 2015 Pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan KOMNAS HAM, ELSAM, dan INFID mengadakan Workshop Pelatihan Hak Asasi Manusia dengan tajuk “Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah HAM”. Bertempat di Pendopo Wakil Bupati Wonosobo, workshop pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di Wonosobo (para birokrasi, perwakilan masyarakat sipil dan jurnalis) untuk lebih memahami hak asasi manusia, dan mendorong Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM yang terwujud dalam rancangan RPJMD 2016-2020.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Penandatangan MoU antara Pemerintah Daerah Wonosobo dengan KOMNAS HAM, ELSAM dan INFID untuk bersama-sama mendorong Kabupaten Wonosobo sebagai Kota Ramah HAM yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2015. Sebagai informasi, Konsep Kota Ramah HAM yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Wonosobo terinspirasi dari konsep Human Rights Cities atau yang dikenal dengan Kota HAM. Konsep tersebut telah berkembang dan dilaksanakan oleh kota-kota dari berbagai belahan dunia, untuk mendorong dan menerapkan pemenuhan hak asasi manusia secara nyata oleh pemerintah lokal (pemerintah daerah) dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Sehingga pembangunan sebuah kota (wilayah) berpusat kepada masyarakatnya serta sesuai dengan nilai dan prinsip hak asasi manusia.

Pembukaan Workshop pelatihan tersebut di lalukan oleh Bupati Wonosobo Abdul Kholiq Arif, Ketua DPRD Wonosobo H. Afif Nurhidayat, S.Ag, dan Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron. Dalam sambutannya, Bupati Wonosobo mengatakan bahwa pelaksanaan konsep HAM di pemerintahan daerah secara sederhana dapat dipenuhi dengan memberikan pelayanan publik yang harmonis kepada masyarakat.

“Pemerintah Wonosobo telah mencoba untuk hadir bagi penyediaan pelayanan publik demi terciptanya kabupaten yang ramah HAM. Pembangunan layanan taman-taman terbuka bagi masyarakat dan toleransi antar umat beragama menjadi salah satu keutamaan yang dimiliki oleh kabupaten Wonosobo.” ujar Kholiq, sapaan hangat bupati Wonosobo. “Agar pemberian layanan public yang harmonis semakin mudah dilakukan untuk itu perlu peraturan yang mengatur sesuai dengan indikator Hak Asasi Manusia,” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPRD Wonosobo H. Afif Nurhidayat, S.Ag dalam sambutanya mengatakan bahwa DPRD sesuai dengan amanat Undang-undang dan adanya insiatif positif ini mendukung adanya peraturan yang berasaskan Hak Asasi Manusia. “Masyarakat sudah banyak yang sadar dengan nilai-nilai mengenai Hak Asasi Manusia. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan daerah yang sesuai untuk mendukung terciptanya masyarakat peduli Hak Asasi Manusia di Wonosobo ini,”ujar Afif sapaan akrab Ketua DPRD Wonosobo.

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron dalam sambutanya mengatakan bahwa sudah menjadi hal yang sangat biasa jika kerukunan beragama terjadi di Wonosobo. Menurutnya, tantangan baru untuk Wonosobo adalah pengimplementasian nilai-nilai HAM yang lebih luas lagi.

“Kita berada disini sedang memikirkan upaya-upaya dalam pengimplementasian nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Wonosobo ditantang untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM yang lebih luas lagi. Bukan hanya dalam konteks kerukunan beragama tapi semua aspek masyarakat betul-betul dilandasi dengan pokok penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia,”ungkap Nukhoiron.

Selama workshop pelatihan HAM “Pengarusutamaan HAM dalam Pengembangan Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM”, peserta berbagi pengalaman dan memperoleh pengetahuan mengenai konsep dasar HAM, pendekatan berbasis hak, konsep human rights cities (kota HAM). Peserta juga bersama-sama membaca bersama Raperda HAM Kabupaten Wonosobo. Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari peserta terhadap raperda HAM. Pada hari ketiga, maka seluruh peserta yang hadir mulai mendiskusikan hal-hal apa saja yang akan dimasukkan kedalam RPJMD 2016-2020 dengan berbasiskan hak asasi manusia, sehingga nilai dan pemenuhan hak asasi manusia dapat terimplementasi dengan baik.

Dari seluruh rangkaian aktivitas selama 3 hari tersebut, kami benar-benar berharap dapat mendorong kabupaten Wonosobo sebagai kota ramah HAM. Tentunya dengan dukungan dan komitmen yang kuat mulai dari para pimpinan daerahnya (Bupati dan DPRD), serta diikuti oleh para jajaran birokrasinya yang memiliki pengetahuan, motivasi, semangat bekerja dengan berpusat pada masyarakat dan melakukan pemenuhan hak asasi manusia. Semoga langkah awal yang sudah dilakukan kabupaten wonosobo tersebut dapat mendorong wilayah lainnya menerapkan kota HAM (human rights cities). Sehingga pemenuhan hak asasi manusia benar-benar dilakukan.

 

Penulis: Ikhana Indah B /Kania Mamonto

share on:

Leave a Response