Peran, Status dan Kedudukan Hakim: Independensi & Imparsialitas vs Realitas Sosial

20150312_Ketua KY

Kamis, 12 Maret 2015

ELSAM, BogorThe Officium Nobile, atau profesi yang mulia, adalah adagium yang ditujukan kepada profesi advokat. Namun, sejatinya tiap-tiap profesi memiliki kemuliaannya sendiri-sendiri. Dan layak disebut sebagai profesi yang mulia, jika dijalankan dengan baik dan benar. Misalnya Hakim. Hakim, merupakan profesi yang istimewa dan mulia. Dalam sistem peradilan, ia ditempatkan pada level paling atas. Oleh sebab itu, di negara-negara maju hakim dipanggil sebagai “Yang Mulia”. Para hakim merupakan orang-orang yang diasumsikan telah paripurna secara pribadi, terpercaya, tidak tersentuh dan tidak digunjingkan.

“Bapak dan Ibu sekalian jangan menyederhanakan status. Jika sudah menjadi pejabat negara, kewibawaannya harus dinaikkan. Itu yang kita sebut sebagai mengidentifikasi diri sebagai panggilan. Itu akan terbangun dengan dirinya”, demikian disampaikan oleh Dr. Suparman Marzuki, SH.,MH., Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, pada Kamis (12/3), di depan 98 orang hakim Pengadilan Negeri peserta Pelatihan HAM yang diselenggarakan oleh Elsam dan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelatihan yang dilaksanakan di Bogor ini merupakan pelatihan gelombang kedua.

Dengan status, peran, dan kedudukannya tersebut, hakim dituntut untuk memiliki independensi dan imparsialitas yang melekat kuat dalam dirinya. Namun, di Indonesia realitas sosial hakim masih buruk. Pada banyak kondisi, situasi yang buruk tersebut menjadi faktor penghambat terbentuknya independensi dan imparsialitas.

Menurut Suparman Marzuki, berdasarkan temuan riset yang dilakukan oleh KY, ditemukan problem-problem sosial mendasar yang dihadapi oleh para hakim di Indonesia. Misalnya pendapatan rendah, promosi dan mutasi yang kurang obyektif, minim fasilitas.

“Ini data empirik, karena respondennya juga hakim”, terang Suparman.

Independensi hakim, menurutnya, harus diletakkan di atas fondasi yang tepat, sehingga dapat dihargai sebagai pejabat negara.

“Kalau ini sudah tercapai maka konsepsinya bisa dilaksanakan. Kalau tidak, maka ini sebagai cita-cita yang tidak kita wujudkan”, lanjut Suparman Marzuki.

Suparman berpendapat, bahwa siklus promosi dan mutasi hakim di Indonesia merupakan sesuatu yang mekanik. Sepanjang menjalani masa kerja tersebut, para hakim sedang melalui perjalanan mekanistis. Tidak ada dinamika. Oleh karena itu, dinamika itulah yang perlu dibangun.

Senada dengan temuan riset KY tersebut, Elsam juga menemukan problem serupa yang dihadapi para hakim di Indonesia. Pada 23-26 Februari 2015, Elsam menyelenggarakan pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri Gelombang I, dengan tematik isu “Toleransi dalam Kebhinekaan sebagai Paradigma Peradilan”. Pelatihan yang dilaksanakan di Denpasar, Bali tersebut diikuti oleh 48 orang hakim. Dari pelatihan tersebut, Elsam memetakan setidaknya terdapat empat isu dengan turunan masalahnya pada masing-masing isu tersebut, yang berpengaruh terhadap terbentuknya independensi dan imparsialitas, yaitu jaminan rasa aman, sistem rotasi dan jenjang karir, sumber daya manusia, dan fasilitas.

Merujuk pada tema pelatihan yang diselenggarakan oleh Elsam, Suparman Marzuki mengingatkan, bahwa independensi adalah kondisi pertama yang harus ada dalam peradilan. Para hakim harus jauh dari intervensi. Kedua, adalah imparsialitas, yang berarti tidak berpihak. Tidak berpaling pada salah satu.

“Jika sidang menyangkut agama atau keyakinan, karena ada keyakinan yang sama. Kalau ada yang takut tidak berlaku obyektif, sebaiknya Bapak/ Ibu angkat tangan. Dalam rangka menjaga imparsialitas ini. Dan harus mundur. Jangan terus mengadili. Karena hati berpaling. Jika yang diadili itu ada hubungan darah, mundur. Karena yang paling tahu diri kita sendiri. Yang khawatir tidak bisa berlaku obyektif adalah diri kita sendiri”, saran Suparman Marzuki.

Imparsialitas, dibagi menjadi dua. Pertama, yaitu imparsialitas obyektif. Yaitu suatu kondisi yang secara obyektif memiliki sejarah tidak imparsial dengan perkara yang diperiksa. Suparman Marzuki mencontohkan, hakim adhoc, yang pada perkara sebelumnya menjadi pembela atau advokat. Atau hakim Mahkamah Konstitusi yang dulunya berkecimpung dalam suatu partai politik. Dua kasus tersebut secara obyektif dikatakan tidak imparsial. Kedua, subyektif imparsialitas. Yaitu kemampuan dan kemauan untuk menjaga ketidakberpihakan.

“Penting benar kalau ketemu dengan peristiwa kasus konflik agama dan memiliki kecenderungan hati, sebaiknya mundur”, Suparman Marzuki kembali mengingatkan.

Penulis: Adiani Viviana

share on:

Leave a Response