ASASI Edisi Nov-Des 2014: Menggugat Relevansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia

856978_Cover_ASASI_Nov-Des_2014

856978_Cover_ASASI_Nov-Des_2014

EDITORIAL
Hingga detik ini, Indonesia masih mempertahankan penerapan hukuman mati. Tidak kurang dari 13 aturan hukum perundang-undangan mencantumkan pasal yang memberi ancaman pidana mati. Sejak agenda reformasi digulirkan tahun 1998 hingga sekarang, sedikitnya 27 terpidana mati meregang nyawa di hadapan regu tembak. Sepanjang Januari-Oktober 2014, Kejaksaan Agung mencatat ada 166 orang dijatuhi vonis mati. Situasi tersebut bertolak belakang dengan tren global yang kini tengah bergerak menuju penghapusan pidana mati.

LIPUTAN UTAMA
Menelisik Logika Pasal Pencabut Nyawa
Nalar di balik argumen penerapan hukuman mati mirip motif balas dendam. Efek jera lambat laun menjadi mitos baru di masyarakat karena tak pernah terbukti berdampak preventif. Penerapan hukuman mati di Indonesia pun sebenarnya tak bisa lepas dari warisan ketentuan hukum pada masa kekuasaan kolonial Belanda.

Mengapa Hukuman Mati Sudah Tak Relevan Lagi?
Semangat zaman dan sejumlah faktor lain membuat penerapan hukuman mati kehilangan landasan argumentatifnya untuk diberlakukan. Salah satunya adalah masih korupnya sistem hukum di Indonesia yang rentan terhadap rekayasa kasus. Selain itu, praktik hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang diatur dalam konstitusi.

OPINI
Penghapusan Hukuman Mati dalam Praktik Pengadilan Internasional dan Nasional
Perdebatan soal praktik hukuman mati telah berjalan cukup panjang, khususnya di Indonesia. Hukuman mati dipandang sebagai obat mujarab jenis generik yang dapat seketika menghilangkan kejahatan seperti korupsi yang telah berurat-berakar di negeri ini. Tidak hanya itu, hukuman mati juga menjadi jawaban dari sejumlah kejahatan kategori berat, di antaranya narkotika dan psikotropika, dengan harapan ke depan tidak ada yang mengulangi kejahatan tersebut. Namun di berbagai putusan pengadilan internasional dan nasional terkait dengan kasus hukuman mati, terlihat jelas semangat untuk menghapus hukuman tersebut.

DAERAH
Qanun Jinayat, Produk Hukum Minus Perspektif HAM
Pemberlakuan Qanun Jinayat di Tanah Rencong menyisakan sejumlah persoalan serius. Di luar masalah hukum, qanun ini merugikan kelompok rentan dan mengukuhkan bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Ada kebutuhan mendesak untuk memasukkan parameter HAM dalam setiap penyusunan produk hukum.

Untuk mendapatkan Buletin ASASI Edisi November-Desember 2014, silakan download

share on:

Leave a Response