Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur Di Bawah Standar: Preliminary Conclusive Report Perkara Timbul Silaen, Abilio Soares dan Herman Sediyono dkk

200207_BUK_Monitoring-Progress-Report#4_Ad-Hoc-Human-Rights-Court-for-East-Timor-is-Below-Standard-Preliminary-Conclusive-Report-Case_CFPengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur Di Bawah Standar: Preliminary Conclusive Report Perkara Timbul Silaen, Abilio Soares dan Herman Sediyono dkk; Progress Report #4 = Ad Hoc Human Rights Court for East Timor is Below Standard: Preliminary Conclusive Report Case of Timbul Silaen, Abilio Soares, dan Herman Sediyono Et.Al.; Monitoring Progress Report #4

Timor-Timur yang tadinya adalah provinsi ke 27 Republik Indonesia, kini telah menjadi negara baru. Kofi Annan, Sekjen PBB dalam sambutannya ketika penyerahan kedaulatan dari UNTAET kepada Presiden terpilih Republik Rakyat Demokratik Timor Lorosae (RDTL), Kay Rala Xanana Gusmao menyatakan negara baru yang menempati setengah dari pulau tandus Timor itu telah mendatangkan inspirasi baru bagi umat manusia di dunia. Tak terlepas bagi Indonesia, kehadiran negara Timor Lorosae juga mendatangkan inspirasi baru. Hal itu terjelma dengan digelarnya pengadilan HAM ad hoc atas dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusian di Timor Lorosae menjelang, selama dan sesudah Jejak Pendapat.

Bagi Indonesia, dikatakan inspirasi karena pengadilan HAM ad Hoc ini akan menjadi tonggak sejarah hukum dan sekaligus proses pemenuhan keadilan bagi korban kesewenang-wenangan aparat negara. Pengadilan ini juga sekaligus akan memperlihatkan bahwa perlindungan dan pemenuhan atas hak asasi manusia Indonesia mulai mencercahkan cahaya terang. Oleh karena itu banyak orang berharap proses pengadilan HAM ad hoc ini mampu memperjelas apa yang sesunguhnya terjadi di Timor Lorosae dan apa bentuk pertanggungjawabannya.

Pengadilan HAM ad hoc yang kini telah berjalan lebih dari 4 bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada dasarnya adalah memeriksa seluruh dugaan yang ada itu dan sekaligus juga menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Lorosae menjelang, selama dan sesudah Jejak Pendapat di tahun 1999.

Laporan ini menyoroti formulasi element of crimes kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdapat dalam UU No.26/2000 ke dalam surat dakwaan. Kedua adalah bagaimana element of crimes itu bisa dielaborasi oleh jaksa dan hakim dalam proses perkara (due process of law).

Untuk membaca laporan ini, silakan klik unduh


East Tim.or, which used to be the Republic of Indonesia’s 27th province, has become a new nation. For Indonesia, the establishment of East Tim.or as an independent state has brought a new inspiration, namely ip the form of Ad Hoc Human Right Court which was initiated due to the suggestion ·that there had been crime against humanity in East Tim.or ~efore, during and after the referendum.

The court, which has been held for the past four months at the District ~ourt’ of Central Jakarta, can be regarded as an inspiration since it has become a legal landmark and the initial step in the process of justice for those who. have suffered from the state apparatus’ misdemeanors. It would also exhibit to what extent Indonesia can promote and protect human rights.

The Ad Hoc Human Right in essence would examine all the assumptions of and also determine the responsible parties for the chain of crimes against humanity in Tim.or Lorosae before, during and after the referendum in 1999.

This report would focus upon the formulation of the element of crimes upon the crime against humanity as contained in the Law No.26/2000 into the charges, and also how the element of crimes have been elaborated by both the prosecutors. and the judges in the (due process of law).

To read this report, please click download

 

Comments

share on:

Leave a Response