BISNIS & HAM
Ahli Sidang Perkara Sodong, Mesuji: Lahan Yang Dilekati Hak, Harus Dikeluarkan Dari HGU
Prof. Suhariningsih, SH., SU., Ahli yang dihadirkan Tergugat menyatakan bahwa jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwasanya di atas HGU ternyata sudah ada areal yang dilekati hak, entah hak milik ataupun hak pengelolaan, maka BPN harus merevisi Keputusan ...

MONITORING POLICY
After the party, piles of problems await Jokowi
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) executive director Indriaswati D. Saptaningrum, meanwhile, said that Jokowi had a lot of work to do to clean up the mess left by the past administration in terms of protecting human rights and solving ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Jokowi-JK Memimpin, Saatnya RUU KUHP Dibahas Kembali
“Ini merupakan momentum yang baik untuk memulai kembali pembahasan RUU KUHP,” terang Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Zainal Abidin.

MONITORING POLICY
Jokowi’s Cabinet Selection: What To Watch For
Indri D. Saptaningrum, from Elsam, said the first signal that Mr. Widodo is on a new path would be “fulfilling his promises that he will be determined enough not to risk the quality of his cabinet under the pressure of negotiation among parties, including ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Jokowi-JK Diminta Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (ELSAM) meminta presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
ELSAM: Sejumlah Masalah HAM Menanti Solusi dari Jokowi-JK
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyatakan setumpuk masalah hak asasi manusia (HAM) menanti solusi dari pemerintahan yang baru dilantik, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Pemerintahan Jokowi Diminta Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu
“ELSAM meminta Jokowi melakukan terobosan politik menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara bermartabat dan berkeadilan,” kata Direktur Eksekutif ELSAM, Indriaswati D Saptaningrum.

MONITORING POLICY
President invests in TNI, limits oversight
“Reform within the military institution will never take place as long as the [military tribunals] law is maintained,” Wahyudi Djafar from the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) said recently.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Revisi UU ITE: Ini 4 Rekomendasi Elsam
Ketentuan dalam UU ITE cenderung berfokus pada pemidanaan perbuatan matteriilnya. Hal-hal seperti penindakan terhadap konten yang dinilai bermuatan negatif belum diakomodasi oleh undang-undang yang bersangkutan.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
UU ITE Resahkan Kemerdekaan Berekspresi, Elsam Desak Direvisi
Menurut Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar hasil kajian menunjukkan UU ITE ditinjau secara keseluruhan, pengaturannya nampak dipaksakan, karena memadukan banyak norma hukum yang semestinya dilakukan dalam instrumen yang terpisah.
1 2 3 4 5 Next